BAB X KENAVIGASIAN Bagian Kesatu Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran Pasal 172 1. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sesuai dengan perkembangan teknologi. 2. Selain untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat pula dipergunakan untuk kepentingan tertentu lainnya. 3. Penyelenggaraan Sarana …
BAB IX KELAIKLAUTAN KAPAL Bagian Kesatu Keselamatan Kapal Pasal 124 1. Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. 2. Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. material; b. konstruksi; c. bangunan; d. permesinan dan perlistrikan; e. stabilitas; f. tata susunan …
BAB VIII KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN Bagian Kesatu Umum Pasal 116 1. Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim. 2. Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah. Bagian Kedua Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan Pasal 117 1. Keselamatan dan …
BAB VII KEPELABUHANAN Bagian Kesatu Tatanan Kepelabuhanan Nasional Paragraf 1 Umum Pasal 67 1. Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara. 2. Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem …
BAB VI HIPOTEK DAN PIUTANG-PELAYARAN YANG DIDAHULUKAN Bagian Kesatu Hipotek Pasal 60 1. Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. 2. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat …
BAB V ANGKUTAN DI PERAIRAN Bagian KesatuJenis Angkutan di Perairan Pasal 6 Jenis angkutan di perairan terdiri atas: a. angkutan laut; b. angkutan sungai dan danau; dan c. angkutan penyeberangan. Bagian KeduaAngkutan Laut Paragraf 1Jenis Angkutan Laut Pasal 7 Angkutan laut terdiri atas: a. angkutan laut dalam negeri; b. angkutan laut luar negeri; c. angkutan laut khusus; dan d. angkutan laut pelayaran-rakyat. …
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pelayaran diselenggarakan berdasarkan: a. asas manfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan; c. asas persaingan sehat; d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi; e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; f. asas kepentingan umum; g. asas keterpaduan; h. asas tegaknya hukum; i. asas kemandirian; j. asas berwawasan lingkungan …
UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN Berlaku sejak 7 Mei 2008 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. 2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. 3. Angkutan …
BAGIAN C PENERANGAN DAN SOSOK BENDA ATURAN 20 P E M B E R L A K U A N (a). Aturan-aturan didalam bagian ini harus dipenuhi dalam segala keadaan cuaca. (b). Aturan-aturan tentang penerangan-penerangan harus dipenuhi semenjak saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit, dan selama jangka waktu tersebut penerangan-penerangan lain tidak boleh diperlihatkan …
Chapter VIII Nuclear Ship Regulation 1 Application This chapterapplies to all nuclear ships except ships of war. Regulation 2 Application of other chapters The regulations contained inthe other chapters of the present Conventionapply to nuclear ships except as modified by this chapter.* Regulation 3 Exemptions A nuclearship shall not, in any circumstances, beexempted …
SEKSI IIISIKAP KAPAL DALAM PENGLIHATAN TERBATAS ATURAN 19 PERILAKU KAPAL DALAM PENGLIHATAN TERBATAS (a). Aturan ini berlaku bagi kapal-kapal yang tidak saling melihat bilamana sedang berlayar disuatu daerah yang berpenglihatan terbatas atau didekatnya. (b). Setiap kapal harus berjalan dengan kecepatan aman yang disesuaikan dengan keadaan dan suasana penglihatan terbatas yang ada. Kapal tenaga harus …
Regulation 1-1 Definitions For the purpose of this chapter, unless expressly provided otherwise, the following definitions shall apply: 1IMSBC Code means the International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code adopted by theMaritime Safety Committee of Organization by resolution MSC.268(85), as may be amended by theOrganization, provided that such amendments are adopted, brought into force …
CHAPTER III Life-saving appliances and arrangements PART A-GENERAL Regulation 1 Application 1 Unless expressly provided otherwise, this chapter shall apply to ships the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction on or after 1 July 1998. 2 For the purpose of this chapter the term a similar …
Chapter I General Definition : For the purpose of the present regulations, unless expressly providec otherwise: (a) Regulations means the regulations contained in the annex to the present Convention. (b) Administration means the Covernment of the State whose flag the ship is entitled to fly. (c) Approved means approved by the Administration. (d) lnternational voyage …
CHAPTER III Life-saving appliances and arrangements PART A-GENERAL Regulation 1 Application 1 Unless expressly provided otherwise, this chapter shall apply to ships the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction on or after 1 July 1998. 2 For the purpose of this chapter the term a similar …
USE OF LEADERSHIP AND MANAGERIAL
SOLAS 1974 CHAPTER XI-2 SPECIAL MEASURES TO ENHANCE MARITIME SECURITY Regulation 1 Definitions 1. For the purpose of this chapter, unless expressly provided otherwise: 1. Bulk carrier means a bulk carrier as defined in regulation IX/1.6. “Bulk carrier means a bulk carrier as defined in regulation IX/1.6. ADFINES NORTH This …
Beberapa Materi yang akan di uji dalam kaitannya dengan ujian negara untuk mendapatkan sertifikat Operator radio umum Mualim REOR diantaranya: Bahasa Inggris GMDSS Peraturan Radio Perjanjian Internasional Servis Dokumen Tekhnik Radio Telephony Radio Ujian Operator radio umum Mualim terdiri dari Ujian praktek dan teori Untuk ujian Praktek akan di selenggarakan oleh lembaga diklat dengan beberapa …
What is “cargo plan”. When applied to a ships A discussion between the shore and ship to plan the procedure for loading cargo Notices to marine _________ carefully and regularly to avoid grounding Should be studied Wreck sand rock are not easily _________ by the signal Detected To help the preparations to leave the …
Bagian ini akan menjadi sesi tanya jawab, menggunakan model, papan magnetik dan situasi real-time berbasis komputer atau simulator. Trainee harus sudah benar-benar memahami COLREGS dan aplikasinya, jadi sesi ini akan menjadi keperluan revisi dan konsolidasi. Jawaban “panggil Nakhoda” tentu saja tidak lagi tersedia bagi mereka. Perhatian peserta pelatihan harus diarahkan pada kasus tubrukan dan putusan …
Berthing 1. General .1. Is/are the propeller(s) clear?.1.1. Yes, the propeller(s) is/are clear..1.2. No, the propeller(s) is/are not clear..1.3. Keep the propeller(s) clear. .2. Are fenders on the berth? .2.1. Yes, fenders are on the berth..2.2. No, fenders are not on the berth..3. Have fenders ready fore and aft. .2. Berthing.1. We will berth …
