Home » UU NO 17 2008 » UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB VIII KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB VIII KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

admin 27 Mar 2023 11

 

BAB VIII
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 116

1.     Keselamatan dan
keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan,
pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.

2.     Penyelenggaraan
keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan

Pasal 117

1.     Keselamatan dan
keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:

a.     kelaiklautan kapal;
dan

b.    kenavigasian.

2.     Kelaiklautan kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai
dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:

a.     keselamatan kapal;

b.    pencegahan pencemaran
dari kapal;

c.      pengawakan kapal;

d.    garis muat kapal dan
pemuatan;

e.     kesejahteraan Awak
Kapal dan kesehatan penumpang;

f.       status hukum kapal;

g.     manajemen keselamatan
dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan

h.    manajemen keamanan
kapal.

3.     Pemenuhan setiap
persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan sertifikat dan surat kapal.

Pasal 118

Kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 117 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.     Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran;

b.    Telekomunikasi-Pelayaran;

c.      hidrografi dan
meteorologi;

d.    alur dan perlintasan;

e.     pengerukan dan
reklamasi;

f.       pemanduan;

g.     penanganan kerangka
kapal; dan

h.    salvage dan pekerjaan
bawah air.

Pasal 119

1.     Untuk menjamin
keselamatan dan keamanan angkutan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
ayat (1) Pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian,
pemeliharaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan
Telekomunikasi-Pelayaran sesuai dengan ketentuan internasional, serta
menetapkan alur-pelayaran dan perairan pandu.

2.     Untuk menjamin
keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan
Telekomunikasi-Pelayaran, Pemerintah menetapkan zona keamanan dan keselamatan
di sekitar instalasi bangunan tersebut.

Bagian Ketiga
Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan

Pasal 120

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan
dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan kapal yang
beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang serta
keselamatan dan keamanan pelabuhan.

Pasal 121

Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu
kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan system pengamanan fasilitas
pelabuhan meliputi:

a.     prosedur pengamanan
fasilitas pelabuhan;

b.    sarana dan prasarana
pengamanan pelabuhan;

c.      sistem komunikasi; dan

d.    personel pengaman.

Pasal 122

Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan
wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan
maritim.

Bagian Keempat
Perlindungan Lingkungan Maritim

Pasal 123

Perlindungan lingkungan maritim yaitu
kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran dari kegiatan:

a.     kepelabuhanan;

b.    pengoperasian kapal;

c.      pengangkutan limbah,
bahan berbahaya, dan beracun di perairan;

d.    pembuangan limbah di
perairan; dan

e.     penutuhan kapal.

BAB IX

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 KETENTUAN LAIN – LAIN

admin

27 Mar 2023

  BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 337 Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pasal 338 Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 264 berlaku secara mutatis mutandis untuk bidang transportasi. Pasal 339 1.     Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XIX KETENTUAN PIDANA

admin

27 Mar 2023

BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 284 Setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 285 Setiap orang yang melayani …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XVIII PENYIDIKAN

admin

27 Mar 2023

  BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 282 1.     Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 2.     Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XVII PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

admin

27 Mar 2023

                                                                  BAB XVII PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD) Pasal 276 1.     Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. 2.     Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

admin

27 Mar 2023

  BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 274 1.     Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pelayaran. 2.     Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.     memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan pelayaran; b.    memberi masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XV SISTEM INFORMASI PELAYARAN

admin

27 Mar 2023

 BAB XV SISTEM INFORMASI PELAYARAN Pasal 269 1.     Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk: a.     mendukung operasional pelayaran; b.    meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan c.      mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran. 2.     Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. 3.     Pemerintah daerah …

x
x