Home » UNCLOS » United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS

United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS

admin 27 Mar 2023 40

Konvensi UNCLOS  di tanda tangani pada tanggal 10 Desember 1982 dan mulai di berlakukan pada tanggal 16 November 1994

 BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT

 

PEMBUKAAN. 3

BAB I PENDAHULUAN. 3

BAB
II  LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN
. 4

BAB III SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN
INTERNASIONAL
. 13

BAB  IV  NEGARA-NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATES) 17

BAB V ZONA EKONOMI EKSKLUSIF. 21

BAB VI LANDAS
KONTINEN (CONTINENTAL SHELF)
30

BAB VII
LAUT LEPAS (HIGH SEAS)
34

BAB VIII
REZIM PULAU (REGIME OF ISLANDS)
44

BAB IX
LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP (ENCLOSED
OR SEMI-ENCLOSED
)
44

BAB X HAK NEGARA TAK BERPANTAI UNTUK AKSES KE
DAN DARI LAUT SERTA KEBEBASAN TRANSIT
  44

BAB XI  KAWASAN (THE AREA) 46

BAB XII PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
LINGKUNGAN LAUT
. 78

BAB XIII RISET ILMIAH KELAUTAN. 96

BAB XIV PENGEMBANGAN DAN ALIH TEKNOLOGI
KELAUTAN
. 104

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA (SETTLEMENT OF DISPUTES) 108

BAB XVI KETENTUAN UMUM (GENERAL PROVISIONS) 116

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP. 117

LAMPIRAN
I. JENIS BERMIGRASI JAUH (HIGHLY
MIGRATORY SPECIES
)
124

LAMPIRAN II. KOMISI TENTANG BATAS-BATAS
LANDAS KONTINEN
. 124

LAMPIRAN III. PERSYARATAN DASAR UNTUK
PROSPEKTING, EKSPLORASI, DAN EKPLOITASI
126

LAMPIRAN IV. LEMBARAN OF THE ENTERPRISE. 145

LAMPIRAN V. KONSILIASI 153

LAMPIRAN
VI. LEMBARAN OF THE INTERNATIONAL Majelis UNTUK HUKUM LAUT
. 156

LAMPIRAN VII. ARBITRASE. 167

LAMPIRAN VIII. ARBITRASE KHUSUS. 170

LAMPIRAN IX. PARTISIPASI OLEH ORGANISASI INTERNATIONAL. 172

 

 

 

 

 

Text Convention on the Law of the
Sea
terdiri atas 17 Bagian (Parts) dan 9 Lampiran (annexes)

 

PREAMBLE – UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE
SEA


PART I – INTRODUCTION
PART II – TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE
PART III – STRAITS USED FOR INTERNATIONAL NAVIGATION
PART IV – ARCHIPELAGIC STATES
PART V – EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
PART VI – CONTINENTAL SHELF
PART VII – HIGH SEAS
PART VIII – REGIME OF ISLANDS
PART IX – ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED SEAS
PART X – RIGHT OF ACCESS OF LAND-LOCKED STATES TO AND FROM THE SEA
AND FREEDOM OF TRANSIT
PART XI – THE AREA
PART XII – PROTECTION AND PRESERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT
PART XIII – MARINE SCIENTIFIC RESEARCH
PART XIV – DEVELOPMENT AND TRANSFER OF MARINE TECHNOLOGY
PART XV – SETTLEMENT OF DISPUTES
PART XVI – GENERAL PROVISIONS
PART XVII – FINAL PROVISIONS


ANNEX I. – HIGHLY MIGRATORY SPECIES
ANNEX II. – COMMISSION ON THE LIMITS OF THE CONTINENTAL SHELF
ANNEX III. – BASIC CONDITIONS OF PROSPECTING, EXPLORATION AND EXPLOITATION
ANNEX IV. – STATUTE OF THE ENTERPRISE
ANNEX V. – CONCILIATION
ANNEX VI. – STATUTE OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE
SEA
ANNEX VII. – ARBITRATION
ANNEX VIII. – SPECIAL ARBITRATION
ANNEX IX. – PARTICIPATION BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

 



KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT 
 
Ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982
 
Pemberlakuan: 16 November 1994
 

PEMBUKAAN

 

Negara-negara Peserta pada Konvensi
ini,

Didorong oleh keinginan untuk
menyelesaikan, dalam semangat saling pengertian dan kerjasama, semua masalah
yang bertalian dengan hukum laut dan menyadari makna historis Konvensi ini
sebagai suatu sumbangan penting terhadap pemeliharaan perdamaian, keadilan dan
kemajuan bagi segenap rakyat dunia,

Mencatat bahwa perkembangan yang telah
terjadi sejak Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Jenewa
tahun 1958 dan 1960 telah menekankan perlu adanya suatu Konvensi tentang hukum
laut yang baru dan yang dapat diterima secara umum,

Menyadari bahwa masalah-masalah ruang
samudera adalah berkaitan erat satu sama lain dan perlu dianggap sebagai suatu
kebulatan,

Mengakui keinginan untuk membentuk,
melalui Konvensi ini, dengan mengindahkan secara layak kedaulatan semua Negara,
suatu tertib hukum untuk laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi
internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera secara damai,
pendayagunaan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi
sumber kekayaan hayati dan pengkajian, perlindungan dan pelestarian lingkungan
laut dan konservasi kekayaan alam hayatinya,

Memperhatikan bahwa pencapaian tujuan
ini akan merupakan sumbangan bagi perwujudan suatu orde ekonomi internasional
yang adil dan merata yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan umat manusia
sebagai suatu keseluruhan dan, terutama, kepentingan dan kebutuhan khusus
negara-negara berkembang, baik berpantai maupun tidak berpantai,

Berkeinginan dengan Konvensi ini untuk
mengembangkan prinsip-prinsip yang termuat dalam resolusi 2749 (XXV) 17
Desember 1970 dimana Majelis Umum dengan khidmat menyatakan inter alia bahwa
baik kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah dibawahnya, di luar batas
yurisdiksi nasional, maupun sumber kekayaannya, adalah warisan bersama umat
manusia, yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan
umat manusia sebagai suatu keseluruhan, tanpa memandang lokasi geografis
negara-negara,

Berkeyakinan bahwa pengkodifikasian
dan pengembangan secara progresif hukum laut yang dicapai dalam Konvensi ini
akan merupakan sumbangan untuk memperkokoh perdamaian, keamanan, kerjasama dan
hubungan bersahabat antara semua bangsa sesuai dengan asas keadilan dan
persamaan hak dan akan memajukan peningkatan ekonomi dan sosial segenap rakyat
dunia, sesuai dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana
ditetapkan. Menegaskan masalah-masalah yang tidak diatur dalam Konvensi ini
tetap tunduk pada ketentuan dan asas hukum internasional umum.

Telah menyetujui sebagai berikut::

 

BAB I

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
UNCLOS BAB XVI KETENTUAN UMUM (GENERAL PROVISIONS)

admin

31 Mar 2023

BAB XVI KETENTUAN UMUM (GENERAL PROVISIONS)   Pasal 300 Itikad baik dan penyalahgunaan hak   Negara-negara Peserta harus memenuhi dengan itikad baik (in good faith) kewajiban-kewajiban yang dipikulkan berdasarkan Konvensi ini dan harus melaksanakan hak-hak, yurisdiksi dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Konvensi ini dengan cara yang tidak akan merupakan suatu penyalahgunaan hak. Pasal 301 Penggunaan …

UNCLOS BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

admin

31 Mar 2023

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP   Pasal 305 Penandatanganan   1.       Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh : (a)     semua negara; (b)     Namibia, diwakili oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Namibia; (c)     semua negara yang berpemerintahan sendiri yang berasosiasi dengan negara lain yang telah memilih status itu dalam suatu tindakan penentuan nasib sendiri yang …

UNCLOS LAMPIRAN I. JENIS BERMIGRASI JAUH (HIGHLY MIGRATORY SPECIES)

admin

31 Mar 2023

LAMPIRAN I. JENIS BERMIGRASI JAUH (HIGHLY MIGRATORY SPECIES) 1.      Albacore tuna: Thunnus alalunga. 2.      Bluefin tuna: Thunnus thynnus. 3.      Bigeye tuna: Thunnus obesus. 4.      Skipjack tuna: Katsuwonus pelamis. 5.      Yellowfin tuna: Thunnus albacares. 6.      Blackfin tuna: Thunnus atlanticus. 7.      Little tuna: Euthynnus alletteratus; Euthynnus affinis. 8.      Southern …

UNCLOS LAMPIRAN II. KOMISI TENTANG BATAS-BATAS LANDAS KONTINEN

admin

31 Mar 2023

 LAMPIRAN II. KOMISI TENTANG BATAS-BATAS LANDAS KONTINEN Pasal 1   Sesuai dengan ketentuan Pasal 76, suatu Komisi tentang batas-batas landas kontinen diluar 200 mil laut harus dibentuk sesuai dengan pasal-pasal berikut :   Pasal 2   1.       Komisi harus terdiri dari 21 anggota yang merupakan ahli-ahli dalam bidang geologi, geofisika atau hydrografi, yang dipilih oleh …

UNCLOS LAMPIRAN III. PERSYARATAN DASAR UNTUK PROSPEKTING, EKSPLORASI, DAN EKPLOITASI

admin

31 Mar 2023

 LAMPIRAN III. PERSYARATAN DASAR UNTUK PROSPEKTING, EKSPLORASI, DAN EKPLOITASI   Pasal 1 Hak atas mineral-mineral   Hak atas mineral-mineral akan beralih pada saat mineral itu diambil sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.   Pasal 2 Prospekting   1.– (a) Otorita mendorong diadakannya prospekting di Kawasan. (b) Prospekting hanya akan dilakukan setelah Otorita menerima suatu janji tertulis …

UNCLOS LAMPIRAN IV. LEMBARAN OF THE ENTERPRISE

admin

27 Mar 2023

  LAMPIRAN IV. LEMBARAN OF THE ENTERPRISE Pasal 1 Tujuan 1.    Perusahaan adalah organ Otorita yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan secara langsung, sesuai dengan pasal 153, ayat 2 (a), serta pengangkutan, pengolahan dan pemasaran mineral yang diperoleh dari Kawasan. 2.    Dalam menjalankan tujuan-tujuannya dan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, Perusahaan harus bertindak sesuai dengan …

x
x