Home » UU NO 17 2008 » UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 KETENTUAN LAIN – LAIN

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 KETENTUAN LAIN – LAIN

admin 27 Mar 2023 40

 

BAB XX


KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 337

Ketentuan ketenagakerjaan di bidang
pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.

Pasal 338

Ketentuan mengenai pendidikan dan
pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal
264 berlaku secara mutatis mutandis untuk bidang transportasi.

Pasal 339

1.     Setiap orang yang
memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan
tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang
untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus, dan
terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.

2.     Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 340

Kewenangan penegakan hukum pada perairan
Zona Ekonomi Eksklusif dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 341

Kapal asing yang saat ini masih melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri tetap dapat melakukan kegiatannya paling
lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 342

Administrator Pelabuhan dan Kantor
Pelabuhan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya
lembaga baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 343

Pelabuhan umum, pelabuhan penyeberangan,
pelabuhan khusus, dan dermaga untuk kepentingan sendiri, yang telah
diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
kegiatannya tetap dapat diselenggarakan dengan ketentuan peran, fungsi, jenis,
hierarki, dan statusnya wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama
2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 344

1.     Pada saat
Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik
Negara yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan
pengusahaan di pelabuhan berdasarkan Undang-Undang ini.

2.     Dalam waktu paling
lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, kegiatan usaha pelabuhan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3.     Kegiatan pengusahaan
di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud.

Pasal 345

1.     Perjanjian atau kerja
sama di dalam Daerah Lingkungan Kerja antara Badan Usaha Milik Negara yang
telah menyelenggarakan usaha pelabuhan dengan pihak ketiga tetap berlaku.

2.     Pada saat
Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atau kerja sama Badan Usaha Milik
Negara dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 346

Penjagaan dan penegakan hukum di laut
dan pantai serta koordinasi keamanan di laut tetap dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan terbentuknya Penjagaan
Laut dan Pantai.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 347

Peraturan Pemerintah dan peraturan
pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 348

Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara
Pelabuhan, dan Syahbandar harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 349

Rencana Induk Pelabuhan Nasional harus
ditetapkan oleh Pemerintah paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.

Pasal 350

Pelabuhan utama yang berfungsi sebagai
pelabuhan hub internasional harus ditetapkan oleh Pemerintah
paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 351

1.     Rencana Induk
Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan yang telah ada sebelum Undang-Undang ini, harus selesai dievaluasi
dan disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang ini berlaku.

2.     Rencana Induk
Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan yang belum ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992
tentang Pelayaran harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 352

Penjagaan Laut dan Pantai harus sudah
terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 353

Pada saat Undang-Undang ini berlaku
semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan
yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 354

Pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3493) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 355

Undang-Undang ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XIX KETENTUAN PIDANA

admin

27 Mar 2023

BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 284 Setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 285 Setiap orang yang melayani …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XVIII PENYIDIKAN

admin

27 Mar 2023

  BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 282 1.     Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 2.     Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XVII PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

admin

27 Mar 2023

                                                                  BAB XVII PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD) Pasal 276 1.     Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. 2.     Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

admin

27 Mar 2023

  BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 274 1.     Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pelayaran. 2.     Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.     memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan pelayaran; b.    memberi masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XV SISTEM INFORMASI PELAYARAN

admin

27 Mar 2023

 BAB XV SISTEM INFORMASI PELAYARAN Pasal 269 1.     Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk: a.     mendukung operasional pelayaran; b.    meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan c.      mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran. 2.     Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. 3.     Pemerintah daerah …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XIV SUMBER DAYA MANUSIA

admin

27 Mar 2023

 BAB XIV SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 261 1.     Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pelayaran dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab serta memenuhi standar nasional dan internasional. 2.     Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, …

x
x