Home » UU NO 17 2008 » UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XIII KECELAKAAN KAPAL SERTA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XIII KECELAKAAN KAPAL SERTA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

admin 27 Mar 2023 8

 BAB XIII


KECELAKAAN KAPAL SERTA
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu
Bahaya Terhadap Kapal

Pasal 244

1.     Bahaya terhadap kapal
dan/atau orang merupakan kejadian yang dapat menyebabkan terancamnya keselamatan
kapal dan/atau jiwa manusia.

2.     Setiap orang yang
mengetahui kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan
upaya pencegahan, pencarian dan pertolongan serta melaporkan kejadian kepada
pejabat berwenang terdekat atau pihak lain.

3.     Nakhoda wajib
melakukan tindakan pencegahan dan penyebarluasan berita kepada pihak lain
apabila mengetahui di kapalnya, kapal lain, atau adanya orang dalam keadaan
bahaya.

4.     Nakhoda wajib
melaporkan bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:

a.     Syahbandar pelabuhan
terdekat apabila bahaya terjadi di wilayah perairan Indonesia; atau

b.    Pejabat Perwakilan
Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang
berwenang apabila bahaya terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.

Bagian Kedua
Kecelakaan Kapal

Pasal 245

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang
dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia
berupa:

a.     kapal tenggelam;

b.    kapal terbakar;

c.      kapal tubrukan; dan

d.    kapal kandas.

Pasal 246

Dalam hal terjadi kecelakaan kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 setiap orang yang berada di atas kapal
yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya harus memberikan
pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada Nakhoda dan/atau Anak
Buah Kapal.

Pasal 247

Nakhoda yang mengetahui kecelakaan
kapalnya atau kapal lain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta
dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan
tersebut kepada pihak lain.

Pasal 248

Nakhoda yang mengetahui kecelakaan
kapalnya atau kapal lain wajib melaporkan kepada :

a.     Syahbandar pelabuhan
terdekat apabila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia;
atau

b.    Pejabat Perwakilan
Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang
berwenang apabila kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.

Pasal 249

Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain.

Bagian Ketiga
Mahkamah Pelayaran

Pasal 250

1.     Mahkamah Pelayaran
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.

2.     Mahkamah Pelayaran
memiliki susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri

Pasal 251

Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 250 memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas
kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda
dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh
Syahbandar.

Pasal 252

Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa
tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan
kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang.

Pasal 253

1.     Dalam melaksanakan
pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Mahkamah
Pelayaran bertugas:

a.     meneliti sebab
kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian
dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau
perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal; dan

b.    merekomendasikan
kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal.

2.     Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a.     peringatan; atau

b.    pencabutan sementara
Sertifikat Keahlian Pelaut.

Pasal 254

1.     Dalam pemeriksaan
lanjutan Mahkamah Pelayaran dapat menghadirkan pejabat pemerintah di bidang
keselamatan dan keamanan pelayaran dan pihak terkait lainnya.

2.     Dalam pemeriksaan
lanjutan, pemilik, atau operator kapal wajib menghadirkan Nakhoda dan/atau Anak
Buah Kapal.

3.     Pemilik, atau operator
kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan
sanksi berupa:

a.     peringatan;

b.    pembekuan izin; atau

c.      pencabutan izin.

Pasal 255

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi,
kewenangan, dan tugas Mahkamah Pelayaran serta tata cara dan prosedur pengenaan
sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Investigasi Kecelakaan Kapal

Pasal 256

1.     Investigasi kecelakaan
kapal dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk mencari
fakta guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan penyebab yang sama.

2.     Investigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kecelakaan kapal.

3.     Investigasi yang
dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak untuk menentukan kesalahan atau kelalaian atas terjadinya
kecelakaan kapal.

Pasal 257

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas
Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta tata cara pemeriksaan dan
investigasi kecelakaan kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pencarian dan Pertolongan

Pasal 258

1.     Pemerintah bertanggung
jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau
orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.

2.     Kapal atau pesawat
udara yang berada di dekat atau melintasi lokasi kecelakaan, wajib membantu
usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap kapal dan/atau orang yang
mengalami musibah di perairan Indonesia.

3.     Setiap orang yang
memiliki atau mengoperasikan kapal yang mengalami kecelakaan kapal, bertanggung
jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapalnya.

Pasal 259

Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan
pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1)
dikoordinasikan dan dilakukan oleh institusi yang bertanggung jawab di bidang
pencarian dan pertolongan.

Pasal 260

Ketentuan lebih lanjut mengenai
pencarian dan pertolongan diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 KETENTUAN LAIN – LAIN

admin

27 Mar 2023

  BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 337 Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pasal 338 Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 264 berlaku secara mutatis mutandis untuk bidang transportasi. Pasal 339 1.     Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XIX KETENTUAN PIDANA

admin

27 Mar 2023

BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 284 Setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 285 Setiap orang yang melayani …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XVIII PENYIDIKAN

admin

27 Mar 2023

  BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 282 1.     Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 2.     Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XVII PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

admin

27 Mar 2023

                                                                  BAB XVII PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD) Pasal 276 1.     Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. 2.     Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

admin

27 Mar 2023

  BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 274 1.     Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pelayaran. 2.     Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.     memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan pelayaran; b.    memberi masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, …

UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2008 BAB XV SISTEM INFORMASI PELAYARAN

admin

27 Mar 2023

 BAB XV SISTEM INFORMASI PELAYARAN Pasal 269 1.     Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk: a.     mendukung operasional pelayaran; b.    meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan c.      mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran. 2.     Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. 3.     Pemerintah daerah …

x
x