Home » UNCLOS » UNCLOS LAMPIRAN VII. ARBITRASE

UNCLOS LAMPIRAN VII. ARBITRASE

admin 27 Mar 2023 6

 

LAMPIRAN VII.
ARBITRASE

 

Pasal 1
Dimulainya Proses Arbitrasi

 

Dengan tunduk pada ketentuan Bab
XV, setiap pihak dalam suatu sengketa dapat menyerahkan sengketa tersebut
kepada prosedur arbitrasi yang ditentukan dalam Lampiran ini dengan
pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada pihak atau para pihak
lain dalam sengketa. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan suatu
pernyataan mengenai tuntutan tersebut dan alasan-alasan yang mendasarinya.

 

Pasal 2
Daftar Arbitrator

 

1.       Suatu daftar arbitrator
harus disusun dengan dipelihara oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bagnsa. Setiap Negara Peserta berhak menunjuk empat orang arbitrator
yang masing-masingnya haruslah merupakan orang yang berpengalaman dalam masalah
maritim dan mempunyai reputasi tertinggi dalam hal keadilan, kemampuan dan
integritas. Nama orang-orang yang ditunjuk demikian merupakan daftar
arbitrator.

2.       Apabila pada suatu saat
jumlah arbitrator yang ditunjuk oleh suatu Negara Peserta dalam daftar
jumlahnya kurang dari empat orang, maka Negara Peserta tersebut berhak membuat
penunjukan tambahan menurut keperluan.

3.       Nama seorang arbitrator
harus tetap tercantum dalam daftar tersebut sampai ditarik kembali oleh Negara
Peserta yang menunjuknya, dengan ketentuan bahwa arbitrator demikian harus
melanjutkan tugasnya dalam setiap mahkamah arbitrasi, untuk mana arbitrator
tersebut telah diangkat hingga proses yang ditangani oleh mahkamah arbitrasi
itu selesai.


Pasal 3
Pembentukan Mahkamah Arbitrasi

 

Untuk keperluan proses arbitrasi berdasarkan Lampiran ini,
maka Mahkamah arbitrasi, kecuali jika para pihak bersepakat lain, harus dibentuk
sebagai berikut :

(a)     Dengan tunduk pada
sub-ayat (g), Mahkamah arbitrasi harus terdiri dari lima orang anggota.

(b)     Pihak yang memulai
proses arbitrasi harus mengangkat seorang anggota, yang sebaiknya dipilih dari
daftar yang dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini, yang boleh merupakan
warganegaranya. Pengangkatan tersebut harus dimasukkan dalam pemberitahuan yang
dimaksud dalam pasal 1 Lampiran ini.

(c)     pihak lain terhadap sengketa tersebut, dalam
waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 Lampiran ini, menunjuk seorang anggota sebaiknya dipilih dari daftar, yang
mungkin dengan nasional. Jika janji tidak dilakukan dalam periode itu, para
partai melembagakan proses persidangan mungkin, dalam waktu dua minggu setelah berakhirnya
periode itu, meminta agar penunjukan dilakukan dalam sesuai dengan huruf (e).

(d)     tiga anggota lainnya akan ditunjuk oleh
kesepakatan antara pihak. Mereka akan lebih baik dipilih dari daftar dan akan
warga negara dari Negara-negara ketiga lain kecuali para pihak setuju. Itu pihak
yang bersengketa harus menunjuk Presiden arbitrase pengadilan dari antara
mereka tiga anggota. Jika, dalam waktu 60 hari diterimanya pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Lampiran ini, para pihak tidak dapat
mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan satu atau lebih dari anggota majelis
yang akan ditunjuk oleh perjanjian, atau pada pengangkatan Presiden, sisanya
penunjukan atau janji akan dilakukan sesuai dengan huruf (e), di atas
permintaan dari pihak yang bersengketa. Permintaan tersebut harus dibuat dalam
waktu dua minggu setelah berakhirnya masa tersebut di atas 60-hari periode.

(e)     Kecuali para pihak setuju bahwa setiap janji
di bawah ketentuan sub (c) dan (d) dapat dilakukan oleh orang atau Negara ketiga
yang dipilih oleh para pihak, Presiden dari Pengadilan Internasional untuk
Hukum Laut akan membuat janji yang diperlukan. Jika Presiden tidak mampu
bertindak di bawah atau huruf ini merupakan warga negara salah satu pihak untuk
sengketa, penunjukan harus dibuat oleh anggota senior berikutnya Pengadilan
Internasional untuk Hukum Laut yang tersedia dan bukan merupakan warga negara
dari salah satu pihak. Janji dimaksud dalam huruf ini harus dibuat dari daftar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dari Lampiran ini dalam kurun waktu 30 hari
dari penerimaan permintaan dan berkonsultasi dengan para pihak. Itu anggota
sehingga akan diangkat dari kebangsaan yang berbeda dan mungkin tidak berada
dalam pelayanan, biasanya penduduk di wilayah negara, atau warga negara, salah
satu pihak yang bersengketa.

(f)      Setiap kekosongan akan dipenuhi dengan cara
yang ditetapkan untuk awal janji.

(g)     Pihak dalam minat yang sama akan menunjuk
salah satu anggota majelis bersama oleh kesepakatan. Mana ada beberapa pihak
yang memiliki terpisah kepentingan atau di mana ada ketidaksepakatan mengenai
apakah mereka berasal dari minat yang sama, masing-masing akan menunjuk salah
satu anggota pengadilan. Jumlah anggota majelis yang ditunjuk secara terpisah
oleh para pihak akan selalu lebih kecil oleh salah satu dari jumlah  anggota majelis yang akan ditunjuk bersama
oleh para pihak.

(h)     Dalam sengketa yang melibatkan lebih dari
dua pihak, ketentuan sub (a) sampai (f) akan berlaku semaksimal mungkin.

 

Pasal 4

Fungsi pengadilan arbitrase


Sebuah pengadilan arbitrase dibentuk menurut pasal 3 dari Lampiran ini akan
fungsi sesuai dengan Lampiran ini dan ketentuan lain ini Konvensi.

 

Pasal 5

Prosedur


Kecuali para pihak yang bersengketa jika tidak setuju, pengadilan arbitrase
harus menentukan sendiri prosedur, meyakinkan untuk masing-masing pihak yang
penuh
kesempatan untuk didengar dan untuk mempresentasikan kasus.


Pasal 6

Tugas pihak yang bersengketa


Pihak-pihak yang bersengketa akan memfasilitasi pekerjaan arbitrase
pengadilan dan, khususnya, sesuai dengan hukum dan menggunakan semua
berarti yang mereka miliki, akan:

(a)     menyediakan dengan semua dokumen yang
relevan, fasilitas dan informasi;  dan

(b)     memungkinkan bila diperlukan untuk memanggil
saksi atau ahli dan menerima bukti dan mereka mengunjungi tempat-tempat yang
terkait kasus.


 Pasal 7

Beban


Kecuali jika pengadilan arbitrase memutuskan sebaliknya karena khusus keadaan
kasus, biaya dari pengadilan, termasuk remunerasi anggota-anggotanya, harus
ditanggung oleh para pihak yang bersengketa dalam saham yang sama.


 Pasal 8

Diperlukan mayoritas untuk keputusan


Keputusan pengadilan arbitrase harus diambil oleh suara mayoritas dari
anggota. Ketiadaan atau abstain kurang dari setengah dari anggota harus bukan
merupakan sebuah bar ke pengadilan mencapai keputusan.
Dalam hal suatu kesetaraan suara, Presiden akan
memiliki hak suara.


    Pasal 9

Default penampilan


Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak muncul sebelum arbitrase
pengadilan atau gagal untuk mempertahankan kasusnya, pihak lainnya dapat
meminta
pengadilan untuk melanjutkan persidangan dan untuk menjadikan penghargaan.
Ketiadaan
partai atau kegagalan sebuah partai untuk membela perkaranya tidak merupakan
sebuah bar
dalam persidangan. Sebelum membuat para penghargaan, pengadilan arbitrase harus

memuaskan itu sendiri tidak hanya yang memiliki yurisdiksi atas sengketa tetapi
juga
bahwa klaim tersebut dengan baik didirikan pada fakta dan hukum.


Pasal 10
Award


Penghargaan dari pengadilan arbitrase harus dibatasi pada subjek-materi
sengketa dan menyatakan alasan-alasan yang didasarkan. Itu akan berisi
nama-nama anggota yang telah berpartisipasi dan tanggal putusan arbitrase.
Setiap anggota majelis dapat melampirkan terpisah atau pendapat berbeda untuk
penghargaan.


  Pasal 11
  Finalitas penghargaan


Penghargaan bersifat final dan tanpa banding, kecuali jika pihak dalam
sengketa telah sepakat sebelumnya untuk suatu prosedur banding. Itu akan
dipenuhi oleh para pihak yang bersengketa.


             Pasal
12
              
Penafsiran atau pelaksanaan putusan

 

1.       Setiap kontroversi yang mungkin timbul antara pihak-pihak yang
bersengketa sebagai regards penafsiran atau cara pelaksanaan putusan arbitrase
dapat diajukan oleh salah satu pihak untuk pengambilan ke pengadilan arbitrase
yang dibuat penghargaan. Untuk tujuan ini, setiap kekosongan di pengadilan akan
dipenuhi dalam cara yang diatur dalam perjanjian asli dari anggota pengadilan.

2.       Kontroversi tersebut dapat disampaikan kepada pengadilan lain
atau pengadilan di bawah
artikel 287 oleh persetujuan dari semua pihak yang bersengketa.

 

 


 Pasal 13
 Aplikasi untuk entitas lain dari Negara-Negara Pihak


Ketentuan-ketentuan dalam Lampiran ini berlaku secara mutatis mutandis untuk
setiap perselisihan melibatkan entitas selain Negara-Negara Pihak.

LAMPIRAN VIII

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
UNCLOS BAB XVI KETENTUAN UMUM (GENERAL PROVISIONS)

admin

31 Mar 2023

BAB XVI KETENTUAN UMUM (GENERAL PROVISIONS)   Pasal 300 Itikad baik dan penyalahgunaan hak   Negara-negara Peserta harus memenuhi dengan itikad baik (in good faith) kewajiban-kewajiban yang dipikulkan berdasarkan Konvensi ini dan harus melaksanakan hak-hak, yurisdiksi dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Konvensi ini dengan cara yang tidak akan merupakan suatu penyalahgunaan hak. Pasal 301 Penggunaan …

UNCLOS BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

admin

31 Mar 2023

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP   Pasal 305 Penandatanganan   1.       Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh : (a)     semua negara; (b)     Namibia, diwakili oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Namibia; (c)     semua negara yang berpemerintahan sendiri yang berasosiasi dengan negara lain yang telah memilih status itu dalam suatu tindakan penentuan nasib sendiri yang …

UNCLOS LAMPIRAN I. JENIS BERMIGRASI JAUH (HIGHLY MIGRATORY SPECIES)

admin

31 Mar 2023

LAMPIRAN I. JENIS BERMIGRASI JAUH (HIGHLY MIGRATORY SPECIES) 1.      Albacore tuna: Thunnus alalunga. 2.      Bluefin tuna: Thunnus thynnus. 3.      Bigeye tuna: Thunnus obesus. 4.      Skipjack tuna: Katsuwonus pelamis. 5.      Yellowfin tuna: Thunnus albacares. 6.      Blackfin tuna: Thunnus atlanticus. 7.      Little tuna: Euthynnus alletteratus; Euthynnus affinis. 8.      Southern …

UNCLOS LAMPIRAN II. KOMISI TENTANG BATAS-BATAS LANDAS KONTINEN

admin

31 Mar 2023

 LAMPIRAN II. KOMISI TENTANG BATAS-BATAS LANDAS KONTINEN Pasal 1   Sesuai dengan ketentuan Pasal 76, suatu Komisi tentang batas-batas landas kontinen diluar 200 mil laut harus dibentuk sesuai dengan pasal-pasal berikut :   Pasal 2   1.       Komisi harus terdiri dari 21 anggota yang merupakan ahli-ahli dalam bidang geologi, geofisika atau hydrografi, yang dipilih oleh …

UNCLOS LAMPIRAN III. PERSYARATAN DASAR UNTUK PROSPEKTING, EKSPLORASI, DAN EKPLOITASI

admin

31 Mar 2023

 LAMPIRAN III. PERSYARATAN DASAR UNTUK PROSPEKTING, EKSPLORASI, DAN EKPLOITASI   Pasal 1 Hak atas mineral-mineral   Hak atas mineral-mineral akan beralih pada saat mineral itu diambil sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.   Pasal 2 Prospekting   1.– (a) Otorita mendorong diadakannya prospekting di Kawasan. (b) Prospekting hanya akan dilakukan setelah Otorita menerima suatu janji tertulis …

UNCLOS LAMPIRAN IV. LEMBARAN OF THE ENTERPRISE

admin

27 Mar 2023

  LAMPIRAN IV. LEMBARAN OF THE ENTERPRISE Pasal 1 Tujuan 1.    Perusahaan adalah organ Otorita yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan secara langsung, sesuai dengan pasal 153, ayat 2 (a), serta pengangkutan, pengolahan dan pemasaran mineral yang diperoleh dari Kawasan. 2.    Dalam menjalankan tujuan-tujuannya dan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, Perusahaan harus bertindak sesuai dengan …

x
x